Dimas Insany: “Penganiayaan Bukan Kenakalan Remaja, Sekolah Diminta Patuhi SOP Permendikdasmen Tangani Kasus Kekerasan Siswa”

Suarakitanews.co.id, Bekasi | Kasus kekerasan terhadap siswa baru jenjang SMA di Kota Bekasi menuai kritik tajam dari pemerhati perempuan dan anak, Dimas Insany yang juga pengurus Interval House Indonesia. Pasalnya, korban yang menderita luka fisik beserta dampak psikologis akibat dugaan penganiayaan justru mendapat surat peringatan dari pihak sekolah.

Dimas menyampaikan keprihatinan mendalam atas penanganan kasus tersebut. Menurutnya, luka fisik yang dialami korban mungkin bisa sembuh, namun dampak psikologis berupa rasa takut, kecemasan, hilangnya kepercayaan diri, hingga ketertinggalan akademis akan berlangsung jauh lebih lama.

Kondisi itu membuat korban merasa tidak aman untuk kembali ke lingkungan sekolah tempat ia mengalami peristiwa kekerasan.

“Peranan guru dan pihak sekolah harus bersikap adil. Surat peringatan seharusnya ditujukan kepada pelaku, bukan kepada korban. Jangan menyederhanakan peristiwa ini sekadar kenakalan remaja. Berdasarkan rekaman CCTV yang ada, perbuatan itu sudah merupakan penganiayaan,” tegas Dimas dalam wawancara eksklusif.

Dimas menilai penerbitan surat peringatan kepada korban saat masih menjalani pemulihan merupakan hal yang konyol dan mencederai rasa keadilan.

Tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai objektivitas penanganan kasus oleh pihak sekolah, terlebih keluarga korban sudah merasakan ketidakadilan karena anaknya yang terluka justru dibebani sanksi administratif.

“Persoalannya bukan hanya soal selembar surat peringatan. Ada seorang anak yang sedang berjuang memulihkan kondisi, mengembalikan rasa aman, mengejar ketertinggalan pelajaran, serta membangun kembali kepercayaan dirinya. Kalau sekolah adalah tempat mendidik sekaligus melindungi anak, lalu siapa yang bertanggung jawab ketika korban kekerasan justru menanggung beban fisik, psikologis, akademis, dan tekanan sosial?” tanya Dimas.

Aktivis tersebut mempertanyakan apakah sekolah sudah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan sesuai ketentuan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 Pasal 2 ayat 1‑10.

Ia juga meminta para awak media mendalami klarifikasi langsung dari pihak sekolah terkait alasan pemberian surat peringatan kepada korban penganiayaan.

“Tidak boleh ada anak yang kehilangan hak merasa aman dan mendapatkan pendidikan hanya karena menjadi korban kekerasan di lingkungan sekolah,” tutup Dimas.

Redaksi masih menunggu tanggapan resmi dari pihak sekolah serta Dinas Pendidikan terkait kasus kekerasan dan surat peringatan kepada siswa korban penganiayaan di Kota Bekasi.

Rept. Purwadi

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *