BANJARNEGARA, Suarakitanews.co.id — Jajaran Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Kabupaten Banjarnegara periode 2026–2031 resmi dilantik di Baysand Surya Yudha Park, Banjarnegara, Senin (3/8/2026).
Prosesi pelantikan dipimpin oleh Ketua Pimpinan Wilayah (PW) GNPK RI Provinsi Jawa Tengah, Dr Drs H KRH Hono Sejati PC SH MM.
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) GNPK RI HM Basri Budi Utomo AS SIP, Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana, Pembina GNPK RI Banjarnegara KH Abdul Haris Fata Yasin SIP MSi, unsur jajaran Forkopimda (Polres Banjarnegara, Kejaksaan Negeri Banjarnegara, Kodim 0704 Banjarnegara), serta elemen organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti Pemuda Pancasila (MPC Banjarnegara), GRIB, BPC HIPMI Banjarnegara, Formasi Jakon, dan Aliansi Warga Utomo.
Ketua PD GNPK RI Kabupaten Banjarnegara yang baru saja dilantik, Arief Ferdianto, menyampaikan bahwa GNPK RI telah aktif bergerak sejak awal kemunculannya di Banjarnegara pada Oktober 2025 dengan fokus utama pada upaya pencegahan korupsi.
Arief juga memaparkan sejumlah kegiatan yang telah dipelopori pengurus sebelum pelantikan resmi, antara lain peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada 9 Desember 2025 dengan membagikan 1.000 stiker imbauan lawan korupsi berlogo KPK yang mencantumkan kontak pengaduan, serta aksi berbagi kepada masyarakat.
GNPK RI juga membuka posko pengaduan korupsi di Alun-alun Banjarnegara selama tiga hari pada momentum pasar rakyat akhir Desember 2025.
Selain itu, kata Arief, GNPK RI Banjarnegara juga aktif berpartisipasi dalam deklarasi bersama Aliansi Warga Utomo (wadah ormas, LSM, dan aktivis) pada 19 Juli 2026 demi menjaga kondusivitas daerah.
Terakhir, GNPK RI turut berpartisipasi dalam kegiatan Sekolah Berintegritas melalui kolaborasi dengan Inspektorat dan Dinas Pendidikan Banjarnegara pada 23 Juli 2026 di SMP Negeri 1 Mandiraja yang melibatkan 250 siswa dan guru.
“Kami berkomitmen menjalankan amanat organisasi sesuai AD/ART GNPK RI untuk menciptakan Kabupaten Banjarnegara yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” ujar Arief.
Dalam pengarahannya, Ketua PW GNPK RI Jawa Tengah Dr KRH Hono Sejati menekankan pentingnya pengurus meningkatkan keilmuan dan pemahaman hukum.
Menurutnya, modus operandi pelaku kejahatan korupsi saat ini semakin canggih.
“Korupsi adalah extraordinary crime (kejahatan luar biasa), maka cara penanganannya pun harus dengan langkah luar biasa.”
Ia juga meminta agar pengurus yang baru dilantik tidak sekadar menjalani seremonial, tetapi memikul tanggung jawab moral dan hukum di hadapan Tuhan dan masyarakat, “tegas Hono Sejati.”
Ia menambahkan bahwa GNPK RI berfungsi sebagai mitra strategis dalam kontrol sosial, pengawasan anggaran belanja negara dan daerah, hingga pelaporan indikasi penyimpangan kepada aparat penegak hukum (APH), mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga KPK.
Ditemui usai acara, Ketua Umum PP GNPK RI HM Basri Budi Utomo AS SIP menginstruksikan seluruh jajaran pengurus GNPK RI Banjarnegara agar tidak ragu terjun ke lapangan mengawasi proyek-proyek pembangunan, baik pengadaan barang maupun jasa konstruksi yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN.
“Harapan kita ke depan, teman-teman pengurus bisa langsung terjun turut mengawasi pelaksanaan program kegiatan yang menggunakan anggaran negara. Kalau pengawasannya kurang, kualitas pembangunan pasti berkurang. Dengan pengawasan ini, kita meminimalisasi kebocoran anggaran dan memastikan kualitas pengerjaan sesuai spesifikasi teknis,” tegas Basri.
Basri menjelaskan, GNPK RI berinisiatif bergerak mandiri tanpa harus selalu menunggu aduan publik. Jika ditemukan indikasi penyimpangan di lapangan, pihak GNPK RI akan menyampaikan temuan awal kepada Bupati agar dapat menegur organisasi perangkat daerah (OPD) atau pengguna anggaran terkait untuk segera melakukan perbaikan.
Sementara itu, Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana menyampaikan apresiasi dan menyambut baik pelantikan pengurus GNPK RI Banjarnegara. Bupati menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk bersinergi secara positif demi kemajuan Banjarnegara.
“Saya menyambut baik niat dari gerakan pencegahan korupsi ini. Pengawasan terhadap proyek dan anggaran bisa dilakukan oleh siapa pun, baik GNPK RI maupun masyarakat sipil. Informasi hasil pengawasan tersebut dapat disampaikan kepada kami untuk ditindaklanjuti,” ungkap dr Amalia Desiana.
Bupati mengajak seluruh elemen untuk mengesampingkan perbedaan politik maupun pribadi dan fokus pada tujuan bersama membawa Banjarnegara lepas dari kemiskinan serta melompat lebih maju.
Ia juga berkomitmen membuka transparansi informasi publik melalui metode Focus Group Discussion (FGD) agar komunikasi dan diskusi pembangunan berjalan lebih substantif.**
Rept:Haris
Editor. Herman Wahyudi
Leave a Reply