Tokoh dan Masyarakat Bogor Barat Audiensi Dengan DPRD Kabupaten Bogor
Bogor, Suarakitanews.co.id – Tokoh dan Masyarakat yang tergabung dalam Komite Percepatan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat (KPPKBB) Audensi dengan DPRD Kabupaten Bogor mendesak agar mengawal surat keputusan (SK) Bupati Bogor tentang tim teknis penataan daerah, Senin (09/9/2024).
Presidium KPPKBB Ujang Buchory Muslim berpendapat Kabupaten Bogor Barat sudah sangat layak untuk di wujudkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) salah satu alasannya karena Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan daerah lain di Indonesia yang setingkat Kabupaten.
” Kabupaten Bogor sudah sangat padat penduduknya, sementara pelayanan dasar seperti kesehatan, Pendidikan, keamanan, infrastruktur dll, tidak sebanding dengan luas dan jumlah penduduk mencapai 6 juta jiwa.
Kami sudah 24 tahun berjuang hingga (KPPKBB) meminta kebijakan diskresi dari Presiden,” tutur Buchory Muslim.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto memastikan APBD 2025 akan di Alokasikan untuk infrastruktur penunjang rencana pemekaran (DOB) Bogor Barat.
“Kami akan kawal pemekaran ini dalam APBD 2025, kita siapkan anggaran untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur sebagai penunjang perkantoran di daerah pemekaran, termasuk biaya yang timbul pada tim tekhnis penataan daerah sebagai calon Daerah Otonom Baru,” ujar Rudy Susmanto.
Bila terwujud Kabupaten Bogor Barat sebagai Daerah Otonomi Baru nantinya meliputi 14 Kecamatan dan 166 Desa, dengan jumlah penduduk 1,7 Juta.
Terhambatnya proses pemekaran wilayah Bogor Barat yang sampai saat ini belum terealisasi merupakan salah satu indikator pemerintah tidak akomodatif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat khusus Bogor Barat.
Dan kami rencananya sebagai warga dan hingga sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bogor, akan melakukan aksi lanjutan dengan demonstrasi besar-besaran, Selasa (24/9/2024) mendatang.
Dalam aksi tersebut, bakal diikuti oleh ribuan masyarakat yang mendukung penuh pemekeran wilayah Bogor Barat. Dan presidium KPPKBB UBM panggilan Buchori
Menegaskan, dalam aksi tersebut, pihaknya menuntut Presiden Joko Widodo, untuk segera mencabut moratorioum, terkait Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabupaten Bogor Barat.
Presidium KPPKBB ini berharap, diakhir masa jabatan Jokowi sebagai Presiden, dapat berbuat baik kepada masyarakat, terkhusus warga Bogor Barat, dengan cara, segera mengambil langkah konkrit untuk proses pemekaran Bogor Barat.
Buchori pun menyebutkan bahwa Bumi Tegar Beriman dengan jumlah penduduk dan luasnya wilayah yang ada, sudah sangat layak untuk dimekarkan oleh pemerintah pusat.
“Di mana 6 juta penduduk di satu Kabupaten, tidak ada di wilayah Indonesia lain, kecuali di Kabupaten Bogor. Inilah alasan yang logis yang akan kami tuntut kepada Istana bahwa, kami sudah siap dan layak,” menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) tegasnya UBM yang diamini beberapa presidium KPPKBB.
Rept. H. Asep Jum’at
Editor. Herman Wahyudi
